Hj. Emma Yohanna Minta Pemda Pasaman Tuntaskan Ranperda Nagari Persiapan

INDONESIASATU.CO.ID:

PASAMAN --- Anggota DPD RI, Hj. Emma Yohanna meminta pemerintah daerah Kabupaten Pasaman segera menuntaskan Ranperda tentang 25 nagari persiapan tersebut. Sebab, untuk pengurusan registrasi sebuah desa atau nagari di Kemendagri adalah adanya Perda tentang nagari tersebut.

"Dengan adanya Perda itu, kita dari DPD RI bisa mendorong Kemendagri untuk mengeluarkan nomor registrasi nagari yang ada di Pasaman. Dengan demikian, maka anggaran nagari tersebut bisa dianggarkan di APBN" sebutnya.

Kata Emma Yohanna, jika memang Juni 2018, Perda 25 Nagari itu tuntas maka ia akan berupayakan untuk memfasilitasinya dengan Kamendagri. Sehingga 25 nagari tidak perlu menumpang lagi ke nagari induk soal pembiayaan.

Pantauan journalist.id, dalam kunjungan Kerja anggota DPD RI bersama Pemkab Pasaman itu juga dilakukan pembahasan terkait Pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Kedatangan anggota DPD RI tersebut disambut oleh Bapak Sekdakab Pasaman, M Saleh, Asisten I Dalisman Darsah, Kepala OPD Pasaman seperti, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan PRKP Pasaman Silvia Efayanti, Kadis PUTR Yasri Uripsyah, Kadis Satpol PP dan Damkar Asmadi, Kadis Kominfo Anasrullah, Hasiholan, Antoni Rachmat, Sekretaris Bappeda Khairuddin Batubara, Dinas Keuangan, Kepala Bagian dan undangan lainnya.

Dalam reses anggota DPD RI ke Pasaman itu, berbagai aspirasi disampaikan oleh instansi terkait, baik mengenai Amdal, geothermal (panas bumi di pasaman), permasalahan listrik, maupun terkait usulan pembangunan tower handphone mini yang sudah diusulkan oleh Dinas Kominfo Pasaman kepada pemerintah pusat yang akan diperuntukkan bagi tiga kecamatan di Pasaman seperti, Kecamatan Duo Koto, Mapattunggul, dan Rao Utara, serta program strategis lainnya. (#)

Index Berita