Jangan Salahkan Rakyat Marah kalau Pejabat Publik Tidak Terbuka

INDONESIASATU.CO.ID:

POLITIK - Calon legislatif baik itu calon legislatif DPRD, DPD, atau DPR RI, sebagai calon pejabat publik atau sebagai calon penyelenggara negara harusnya sudah mulai membiasakan diri sebagai seorang  public figure yang akan menjadi sorotan masyarakat luas dan mulai berdamai dengan publikasi.

Dari pantauan saya di sepanjang tahun politik 2018 ini, banyak para caleg yang hanya memperkenalkan wajah saja tanpa memperkenalkan diri secara lengkap sehingga apa yang mereka lakukan dalam sosialisasi hasilnya Cuma “Tanda Tanya Besar” Orang ini siapa Ya? Dia dulu kegiatannya apa? Sekarang kerjanya atau usahanya apa? Apa latar belakang pendidikannya? Ini istri/suami  dari siapa? Anak dari siapa? Apa prestasi atau pengabdiannya pada masyarakat sehingga saya harus memilih dia?

Inilah beberapa pertanyaan yang banyak muncul dikalangan masyarakat dan banyak lagi lainnya seiring dengan banyak atau lamanya sosialisasi lewat banner, baliho atau gambar dimana-mana, bahkan sampai kakek neneknya pun akan dipertanyakan masyarakat karena keingintahuan semangkin besar, dan berakhir pada citra negatif. Itu berarti kegagalan marketing politik, “minyak habis samba tak lamak.”

Semangkin meningkatnya tingkat pendidikan akan membuat masyarakat lebih cerdas dan lebih dewasa dalam memilih. Secara umum bisa dikatakan bahwa di era keterbukaan informasi dewasa ini di setiap rumah tangga akan terdapat minimal satu manusia terpelajar, setidaknya ada anak atau cucunya yang sudah mengenyam bangku pendidikan menengah, dan hal itu sepertinya luput dari pemikiran para caleg. Kebanyak opini dalam satu keluarga sangat dipengaruhi oleh anggota keluarganya yang sudah terpelajar, sehingga cara-cara lama seperti politik uang, mobilisasi tim sukses, atau janji-janji manis lainnya dalam merayu masyarakat untuk dapat dukungan tidak bisa lagi diandalkan, kecuali caleg ini memang mau menghamburkan energi dan uangnya untuk sesuatu yang tak pasti.

Rakyat sekarang menunggu dan merindukan kehadiran seorang calon pemimpin yang terbuka, apa adanya, jauh dari rekayasa kata dan dana, sehingga apa yang diharapkan oleh mereka bisa terealisasi secara nyata tanpa harus menunggu terlalu lama.

Sudah terlalu banyak mimpi yang diberikan pada rakyat sehingga siapapun yang akan menjadi pemimpin sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaan rakyat walaupun orang tersebut seorang idealis dan mempunyai gagasan dan cita-cita murni untuk perubahan kearah yang lebih baik. Kita saat ini benar-benar berada di suatu era yang dinamakan “Crisis of Trust” dimana yang ada hanya saling curiga mencurigai, gamang dalam mengambil keputusan karena trauma terlalu sering “diapusi” atau diberi kata-kata manis, kata-kata angkat telur yang setiap saat rawan untuk jadi pecah yang hanya menimbulkan kerugian belaka.

Tingkat ketidakpercayaan ini sudah begitu mengurat mengakar, begitu kronis dan menahun, sehingga jalan satu-satunya adalah diamputasi atau dalam bahasa politik “Revolusi.”

Amputasi atau Revolusi membutuhkan biaya  yang besar dengan hasil yang pasti tidak lebih baik, karena yang namanya amputasi akan menghasilkan kepincangan atau ketidakseimbangan, dan itu akan permanen, berakibat buruk pada yang diamputasi atau yang kena revolusi, dan belum tentu juga membawa kebaikan nyata sesuai dengan yang diharapkan karena virus-viru buruk dari unsur yang di amputasi juga sudah menjalar ke segala lini masyarakat termasuk kaum mudanya yang seolah belum terkena tapi seperti gunung es di tengah lautan, atau seperti kuman yang siap meletus yang meninggalkan lobang yang selalu membekas.

Jalan tengah dari kesembrautan ini hanya satu, dan mungkin hanya ini yang akan bisa mengubah sesuatu dengan ongkos terkecil yaitu keterbukaan informasi publik. Kesadaran ini harus ditimbulkan, disebarkan, bahkan harus dipaksakan kalau hal itu dianggap perlu.

Bila informasi yang berhubungan dengan publik dan layanan publik tersebar dengan baik, maka masyarakat akan tahu hak dan kewajibannya. Seiring dengan semangkin terdidiknya bangsa ini kepatuhan pada suatu aturan dan hukum juga  semangkin meningkat, rasa malu untuk menyerobot, nyelonong, atau semau gue pun semangkin tumbuh. Hak mereka yang tidak diberikan juga semangkin jelas, tadinya merupakan hak individu karena tersebar luas akan menjadi hak komunitas, hak bersama yang harus diperjuangkan bersama, sehingga kebersamaan ini akan membuat para penyelenggara negara untuk berfikir dua kali untuk main-main dengan hak dan kepentingan rakyat dengan cara mengurangi apa yang seharusnya diberikan.

Kebersamaan ini akan terus tumbuh seiring dengan saling menyebarkan informasi publik di kalangan masyarakat, keluarga, komunitas, dan jamaah lainnya, dan akibatnya setiap penyimpangan yang terjadi segera diketahui dan diantisipasi. Kolusi bisa dikurangi, korupsi bisa diperangi, dan nepotisme bisa ditelanjangi. Setidaknya dengan kebersamaan dan keterbukaan kita sudah saling menjaga hati untuk terus memperbaiki diri demi ibu pertiwi yang lebih manusia, dan negara yang “gemah ripa loh jinawi.” (hendri)

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita