Navarin Karim: Bongkar Double Salary karena Memakan Hak Orang Lain

WARTAJAMBI.COM: OPINI - Bongkar, bongkar kebiasaan lama. Itulah  kata-kata iklan kopi yang muncul dari seorang Iwan Fals. Kalimat ini jika kita renung filosofinya mengandung pesan moral agar kebiasaan lama yang tidak baik jangan lagi kita lakukan, jika kita tidak mau dikatakan sebagai orang yang tidak berfikiran maju dan tidak bermoral. Kata bongkar ini, membuat terketuk respon diri saya, gara-gara ada pemantik dari salah seorang rekan penulis (seorang Komisioner).  Beliau merasa kesal dan curhat dengan penulis tentang adanya oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi komisioner tetapi masih menerima gaji tetap (salary) dari institusi sebelumnya.  Sebenarnya kasus seperti ini bukan hanya terjadi pada seorang komisioner, tetapi juga terjadi juga pada  oknum anggota legislative yang  berasal dari PNS. Yang namanya gaji seharusnya  hanya diterima dari satu institusi sebagai wujud dia mengabdi dalam  waktu (durasi) yang lebih lama  setiap hari di institusi tersebut.

Berikut penulis sitir pengertian gaji dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai berikut : “seorang Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya akan menerima sejumlah uang yang tetap jumlahnya dalam kurun waktu tertentu yang disebut gaji. Setiap pekerja, termasuk di dalamnya Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya adalah individu yang bekerja dengan menjual tenaga dan pikirannya pada sebuah entitas swasta atau pemerintah”. Dari defenisi ini yang ingin penulis tunjukkan adalah gaji hanya diterima dalam satu entitas swasta atau pemerintah.   Kalau yang bersangkutan memperoleh dua sumber gaji dari mata anggaran yang berbeda , bisa dimaknai beliau aktif dan mengorbankan waktunya   di dua  institusi yang berbeda, padahal disyaratkan sebelum dilantik menjadi komisioner yang bersangkutan harus menunjukkan bukti bahwa dia tidak aktif sementara di insitusi sebelumnya. Makna yang kedua menunjukkan bobroknya system data base penggajian pegawai dan pegawai lainnya yang dibiayai negara.  Kita harus bongkar tuntas masalah ini, karena ini merugikan negara dan kita harus benar-benar menegakkan GDN (Gerakan Disiplin Nasional), bukan Gasak Duit Negara).

Mencari Penyebab

Untuk membongkar persoalan ini, penulis menilai ada prosedur yang tidak dilalui atau yang bersangkutan mengadakan konsipirasi dengan institusi sebelumnya. Peluang tersebut mungkin saja terjadi, karena  hal demikian memang terbuka lebar, kebetulan penulis pernah pengalaman pindah institusi. Pemindahan gaji dapat dilakukan dengan mekanisme dari institusi sebelumnya membuat surat pengantar ke KPN yang baru (jika pindah daerah) dengan dilengkapi soft file yang berisi tentang hak-hak sebagai pegawai yang diperoleh sebelumnya. Selanjutnya dari KPN yang berada di lokasi dari baru akan meneruskan pembayaran bulanan seperti yang diterima sebelumnya. Dari pengalaman ini penulis menduga surat dari institusi sebelumnya tidak dibuatkan atau bisa saja telah dibuatkan oleh institusi tersebut agar gajinya dihentikan sementara menjadi komisioner, tetapi suratnya tidak dikirimkan ke kantor KPN. Bisa juga terjadi yang bersangkutan mengadakan konspirasi dengan pihak KPN  dengan bagi hasil. Kejadian ini juga dapat terjadi karena Pihak KPN tidak mengecek lagi apakah si komisioner atau anggota legislative ini sebelumnya adalah seorang PNS.

Jangan makan Hak Orang Lain

Penulis teringat dengan cerita FTV akhir tahun 2015  yang diputar di RCTI pada sore hari berjudul Air mata terakhir bunda. Sinopsis cerita ini mengajarkan kita bagaimana seorang ibu yang berkarakter ditinggalkan suaminya, namun tetap mengasuh dan memberi nafakah  dua orang anaknya walau hanya sebagai pekerja pencuci baju. Suatu ketika dua orang anaknya yang sudah bersekolah di kelas 5 Sekolah Dasar (SD) dan kelas 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) kedapatan sedang makan di tempat pesta perkawinan sebagai tamu yang tak diundang.  Si ibu mengetahui hal itu, karena kebetulan si ibu ambil upahan lagi sebagai pencuci piring di tempat pesta tersebut tanpa diketahui anak-anaknya. Setelah pulang, dia marah kepada kedua anaknya dengan mengatakan :”walaupun kita miskin, jangan sampai makan hak orang lain”. Selanjutnya kedua anaknya tersebut dihukumnya dengan memukul kedua belah telapak tangan anaknya dengan rotan dengan perasaan sedih. Cerita ini menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi sebenarnya dapat dimulai dari keluarga secara dini. Kembali kepada oknum komisioner yang serakah mengambil double salary tersebut, perilakunya identik dengan perilaku korupsi, karena ambil yang bukan haknya. Seandainya satu peruntukan gaji yang bukan peruntukannya tersebut tidak diambil, dapat digunakan untuk pembangunan dan atau kemaslahatan orang lain. Uang yang demikian sering tidak berkah. Dalam agama Islam selalu diingatkan : bawalah pulang  uang yang halal dari ke rumah, demi perkembangan karakter anak-anak dan keluargamu. Uang yang tidak berkah dapat menimbulkan musibah atau malapetaka secara tidak kita sadari dalam menjalankan kehidupan ini. Believe it.

-------------------------

Penulis adalah Ketua Pelanta (NIA 201307002) dan Dosen tetap Fisipol Universitas Jambi.