Pengawasan Pemilu Partisipatif, Bawaslu SulSel : Politik Uang Jangan Terjemahkan Rezeki

INDONESIASATU.CO.ID:

JENEPONTO,- Cuitan yang kadangkala muncul menjelang Pileg dan Pilpres 2019, adalah money politik atau politik uang yang diterjemahkan oleh kalangan masyarakat bahwa itu adalah rezeki. Hal inilah yang selalu menjadi momok demokrasi dan musuh demokrasi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawslu) pimpinan Provinsi Sulawesi Selatan, Saiful Jihad pada acara sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto. di Hotel Bintang Karaeng, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Jum'at (15/3/2019).

"Saya kadang berseloro dengan teman-teman, ketemu dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh adat. Bisa tidak politik uang tidak diterjemahkan oleh masyarakat sebagai rezeki (Dalle dalam bahasa bugis), kan itu yang sering muncul dimasyarakat," katanya.

Menurut dia, seakan-akan pemberian uang adalah rezeki (ada rezeki) sehingga ketika hal ini disampaikan kepada Panwas dan Bawaslu dianggap menghalangi rezeki.

"Panwas dan Bawaslu terkesan menghalangi rezeki, nah ini yang harus diklarifikasi kepada masyarakat bahwa politik uang itu bukan rezeki," ungkapnya.

Olehnya itu kata dia, disegmen segmen inilah dibutuhkan sosialisasi oleh para komunitas, para clup bikers dan para pemuda. Bertugas untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa politik uang itu jangan diterjemahkan dengan rezeki.

"Contoh, ada pupuk yang diberikan, ada bibit jagung, ada handtraktor, ada rezeki bagi-bagi kursi - tenda yang diberikan dan rezeki perbaikan jalan diloronga-lorong untuk ditimbun serta penerangan lampu di jalan. Ini kan, yang seringkali terjadi dimasyarakat bahwa itu adalah rezeki," sebutnya.

Yang paling menjadi cuitan lagi sekarang adalah, ketika ada yang datang, "Ada pembeli rokokkah ? Hal itu yang terkadang muncul karena dianggap sederhana, dianggap tidak ada masalah. Karenanya semua itu menjadi tanggungjawab bersama untuk bagaimana menberikan penjelasan dan pemahaman terhadap masyarakat bahwa itu bukan rezeki.

Ia juga menyampaikan, jika hal tersebut terjadi, maka kembalikan ke definisi awalnya bahwa money politik tidak diperbolehkan. Politik uang itu adalah suap, politik uang adalah sogok, dalam pandangan agama tidak dibenarkan bahwa suap menyuap atau sogok tidak dihalalkan.

"Sehingga kami harapkan money politik yang sifatnya suap atau sogok jangan dilakukan. Kembalikan kedefinisi apa makna yang sebenarnya. Hal itu menjadi bagain dari partisipasi kita semua untuk mencegah masyarakat agar tidak menerima suap atau sogok," tandasnya

Menurut dia, jika masyarakat sudah punya daya tolak, imunitas kuat untuk menolak politik uang maka sebesar apapun orang yang datang mengiming imingi masyarakat mereka akan tolak

"Ayolah kita sama-sama membangun imunitas, membangun kekebalan tubuh masyarkat kita untuk tidak menerima suap menyuap atau sogok, jelasnya.

Acara tersebut dihadiri oleh, Narasumber Guru Besar dari Fakultas Hukum Unhas Makassar Prof. Dr. Anwar Burahima, Pimpinan Bawaslu Sulsel Saiful Jihad, Ketua Bawaslu Kabupaten Jeneponto Saiful SH, dan Komisioner Bawaslu Jeneponto serta sejumlah komunitas pemuda Kabupaten Jeneponto.

 

Editor : Samsir
  • Whatsapp

Index Berita