Anggota DPR RI Fraksi PKS Junaidi Auly: Pajak Korporasi Dipotong, Aji Mumpung dari Perppu No.1 Tahun 2020

Anggota DPR RI Fraksi PKS Junaidi Auly: Pajak Korporasi Dipotong, Aji Mumpung dari Perppu No.1 Tahun 2020
Anggota DPR RI Fraksi PKS Junaidi Auly

JAKARTA - Perppu No.1 Tahun 2020 memberikan beberapa stimulus bagi ekonomi. Salah satunya adalah penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana ditetapkan pada Pasal 4 ayat (1) huruf a dan berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang - Undang mengenai Pajak Penghasilan. Dengan demikian tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak tersebut adalah menjadi (a) sebesar 22% yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan (b) sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun Pajak 2022.

Ada tambahan potongan bagi wajib pajak dalam negeri, yang memenuhi ketentuan: (i) berbentuk Perseroan Terbuka; (ii) dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan (iii) memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Junaidi Auly menjelaskan bahwa “Munculnya konten stimulus pajak pada Perppu tersebut tidak diduga sebelumnya. Karena memang akan dibicarakan pada omnibus law perpajakan. Jika dikaitkan dengan keuangan negara, tentu dampaknya sangat berpengaruh signifikan pada keuangan negara ke depan, ” jelas Junaidi, Minggu (05/04/2020).

Menurut Junaidi, penurunan tarif pajak adalah suatu keputusan yang kurang tepat, apalagi saat ini penerimaan perpajakan selalu meleset (shortfall). Kondisi itu menyebabkan menumpuknya utang tiap tahun.

“Kalau tarifnya terus dikurangi, apakah ada jaminan kegiatan ekonomi semakin tumbuh atau setidaknya kepatuhan dunia usaha membayar pajak semakin baik?“ ungkap Junaidi.

“Pertanyaan berikutnya, apakah penurunan tarif tersebut menjadi stimulus bagi invetasi baru? Karena selama ini masalah yang dihadapi investor lebih dominasi oleh inefisiensi birokrasi. Tarif pajak adalah masalah kesekian dari tumpukan masalah lainnya”, tutup Junaidi. (***)

LAMPUNG DPR RI
WartaParlemen.com

WartaParlemen.com

Previous Article

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Junaidi Auly:...

Next Article

Anggota DPR RI Komisi XI Junaidi Auly: 5...

Related Posts

Peringkat

Profle

WartaParlemen.com

rafico

rafico

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Jul 9, 2020

Fikri Haldi

Fikri Haldi

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Jul 9, 2020

Erwin

Erwin

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Jul 9, 2020

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Jul 9, 2020

Follow Us

Recommended Posts

Purwati Spd Wakil Ketua DPRD Beserta Komisi C Anggota DPR-D Cilacap Lakukan Kunker di Desa Sawangan
Direksi Bank Syariah Indonesia Diminta Pertimbangkan Wacana Penarikan Dana Muhammadiyah
Aleg PKS Junaidi Auly Berharap Merger Bank Syariah Mampu Menjawab Peluang dan Tantangan
Aleg PKS Nilai Pemerintah Perlu Kerja Keras Hadapi Ekonomi 2021
Cinta Olahraga, Paslon N1 Barru Isi Kampanye Main Sepak Bola

Random Posts