Fraksi PPP DPR RI Minta Pemerintah Tindaklanjuti Temuan Pemeriksaan BPK

Fraksi PPP DPR RI Minta Pemerintah Tindaklanjuti Temuan Pemeriksaan BPK

JAKARTA - Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR RI Sy. Anas Thahir mendesak pemerintah perlu bersungguh-sungguh memperhatikan temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 kemarin. Dalam laporan BPK itu terdapat 26 temuan permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI).

“Juga terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Beberapa diantaranya seperti belum lengkapnya pelaporan beberapa transaksi pajak dalam menyajikan Hak Negara Minimal yang nilainya sangat besar yaitu Rp21, 57 triliun dan USD8, 26 juta, " ungkap Anas saat membacakan pandangan F-PPP terhadap RUU Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/8/2021).

Lebih lanjut Anggota Komisi IX DPR RI itu mengatakan, dalam temuan BPK tersebut pemerintah juga belum menyusun mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi Covid-19. Untuk itu F-PPP, kata Anas, harus segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari BPK tersebut.

Adapun F-PPP secara umum menyetujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020 untuk disahkan menjadi UU. Anas juga mengatakan bahwa fraksinya juga turut mengapresiasi pemerintah atas perolehan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" terhadap LKPP Tahun 2020 oleh BPK.

"Opini WTP memiliki arti bahwa pengelolaan keuangan negara telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Meski demikian, opini WTP bukanlah ukuran yang menggambarkan bahwa kinerja pemerintah telah efisien dan bebas praktek korupsi, " urai Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Lebih lanjut Anas meminta pemerintah agar terus meningkatkan kualitas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga, khususnya bagi isntasni yang belum memperoleh opini WTP. "Selain itu pemerintah perlu meningkatkan peran dan kualitas aparat pengawasan internal melalui pembinaan dan pendampingan secara intensif dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaa, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, " pungkas legislator dapil Jawa Timur III itu. (ah/sf)

PPP DPR RI BPK
Update

Update

Previous Article

Fraksi PKS DPR RI Nilai Kinerja Pemerintah...

Next Article

Fraksi Gerindra DPR RI Minta Pemerintah...

Related Posts

Peringkat

Profle

Ibnu S. Mattangaran

Totong Setiyadi

Totong Setiyadi

Postingan Bulan ini: 2

Postingan Tahun ini: 2

Registered: Mar 28, 2021

Iswan Dukomalamo

Iswan Dukomalamo

Postingan Bulan ini: 2

Postingan Tahun ini: 2

Registered: Dec 11, 2021

Muh. Ahkam Jayadi

Muh. Ahkam Jayadi

Postingan Bulan ini: 2

Postingan Tahun ini: 2

Registered: Jan 16, 2022

Udin Komarudin

Udin Komarudin

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 1

Registered: Jul 9, 2020

Profle

Ibnu S. Mattangaran

Raker bersama Menkes, Hasnah Syam Soroti Rendahnya Capaian Imunisasi Dasar Lengkap
Peresmian Jembatan Gantung Penghubung Dua Desa  Oleh Anggota DPR-RI Novita Wijayanti
Novita Wijayanti Anggota DPR RI Tinjau Pembangunan Embung di Desa Sumingkir, Cilacap
Jumat Berbagi, NasDem Luwu Utara Sasar Rumah Korban Kebakaran dan Warga Kurang Mampu

Follow Us

Recommended Posts

Raker bersama Menkes, Hasnah Syam Soroti Rendahnya Capaian Imunisasi Dasar Lengkap
Tony Rosyid: Manuver Cawapres Tak Kalah Gesit dengan Capres
Laksanakan LKAD, PAN Mesuji Siap dan Optimistis Sambut Pemilu 2024
Tony Rosyid: Prabowo Gagal Nyapres, Gerindra Nyungsep
Jumat Berbagi, NasDem Luwu Utara Sasar Rumah Korban Kebakaran dan Warga Kurang Mampu