Fraksi PPP DPR RI Minta Pemerintah Tindaklanjuti Temuan Pemeriksaan BPK

    Fraksi PPP DPR RI Minta Pemerintah Tindaklanjuti Temuan Pemeriksaan BPK

    JAKARTA - Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR RI Sy. Anas Thahir mendesak pemerintah perlu bersungguh-sungguh memperhatikan temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 kemarin. Dalam laporan BPK itu terdapat 26 temuan permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI).

    “Juga terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Beberapa diantaranya seperti belum lengkapnya pelaporan beberapa transaksi pajak dalam menyajikan Hak Negara Minimal yang nilainya sangat besar yaitu Rp21, 57 triliun dan USD8, 26 juta, " ungkap Anas saat membacakan pandangan F-PPP terhadap RUU Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/8/2021).

    NEWSRELEASE.CO.ID
    market.biz.id NEWSRELEASE.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Lebih lanjut Anggota Komisi IX DPR RI itu mengatakan, dalam temuan BPK tersebut pemerintah juga belum menyusun mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi Covid-19. Untuk itu F-PPP, kata Anas, harus segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari BPK tersebut.

    Adapun F-PPP secara umum menyetujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020 untuk disahkan menjadi UU. Anas juga mengatakan bahwa fraksinya juga turut mengapresiasi pemerintah atas perolehan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" terhadap LKPP Tahun 2020 oleh BPK.

    Nasi Goreng Gila
    market.biz.id Nasi Goreng Gila
    20% Rp 2.500
    Beli sekarang!

    "Opini WTP memiliki arti bahwa pengelolaan keuangan negara telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Meski demikian, opini WTP bukanlah ukuran yang menggambarkan bahwa kinerja pemerintah telah efisien dan bebas praktek korupsi, " urai Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

    Lebih lanjut Anas meminta pemerintah agar terus meningkatkan kualitas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga, khususnya bagi isntasni yang belum memperoleh opini WTP. "Selain itu pemerintah perlu meningkatkan peran dan kualitas aparat pengawasan internal melalui pembinaan dan pendampingan secara intensif dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaa, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, " pungkas legislator dapil Jawa Timur III itu. (ah/sf)

    PAPARAZI.CO.ID
    market.biz.id PAPARAZI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    DPR RI PPP BPK
    Update

    Update

    Artikel Sebelumnya

    Fraksi PKS DPR RI Nilai Kinerja Pemerintah...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Fikri Haldi verified

    Erwin

    Erwin verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Jul 9, 2020

    Suhardi

    Suhardi verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Jul 9, 2020

    Udin Komarudin

    Udin Komarudin verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Jul 9, 2020

    Steven

    Steven verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Jul 9, 2020

    Rekomendasi

    Andi Iwan Darmawan Aras: Perlu Optimalisasi DAS Pangkajene di Tahun 2023
    KH. Muslich Zainal Abidin: Soroti Keputusan PN Surabaya Sahkan Pernikahan Beda Agama
    Muhammad Aras: Kondisi DAS Pangkajene di Kabupaten Pangkep Perlu Penanganan Serius
    Kunjungi TCEC di Pantai Serangan, I Made Urip: Harus Ada Perhatian Khusus pada Konservasi Penyu
    Darori Wonodipuro Soroti Belum Adanya Penertiban Kebun Sawit Ilegal

    Ikuti Kami