JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bahwa arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2023 nanti yakni penanggulangan pengangguran dan mendorong pemulihan dunia usaha. Namun dirinya menyayangkan dari indikator kinerja utama KKP belum berfokus pada usaha perikanan padat karya.
“Saya memberi saran sebagai masukan agar program unggulan KKP memperbanyak penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya saing dunia usaha perikanan” ucap Johan saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri KP dan jajaran KKP di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta (Selasa, 30/8/3022).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan agar perlu dimasukkan indikator kualitatif yang jelas berapa target serapan tenaga kerja oleh KKP pada tahun 2023 nanti serta indikator pemulihan dunia usaha perikanan yang jelas dan terukur untuk pencapaian 2023. “Hal ini penting agar pengawasan kinerja terhadap arah kebijakan KKP lebih terukur dan akan terlihat jelas peran KKP bagi pemulihan ekonomi nasional” ujar Johan.
Selain itu, Johan meminta KKP bisa menjadi pelopor untuk perlindungan kondisi nelayan yang semakin terjepit dengan kenaikan BBM dan tingginya inflasi saat ini. “Saya khawatir jutaan nelayan akan menganggur akibat kebijakan yang tidak pro nelayan, KKP harus menyiapkan program untuk memastikan perlindungan kepada nelayan dan keluarganya agar bisa terus melaut dan mendapatkan insentif khusus nelayan dalam kondisi ekonomi yang berat bagi nelayan” tutur Johan.
Ia juga menyoroti kegiatan prioritas KKP tahun 2023 mengenai pengembangan budidaya udang untuk peningkatan ekspor dengan target 4000 unit sarana revitalisasi tambak (kincir) dan bantuan benih udang sebesar 80, 6 juta ekor. “Saat ini produksi udang secara nasional baru berkisar 856ribu ton sementara permintaan udang dari luar negeri begitu besar sebagai market potensial. Kita mengusulkan agar KKP lebih konkret mempersiapkan peningkatan produksi udang dengan target produksi 2 juta ton berbasis budi daya kawasan udang yang terintegrasi dan pemberdayaan masyarakat perikanan, ” papar Johan.
Johan juga mempertanyakan urgensi rencana pinjaman luar negeri tahun 2023 dalam berbagai proyek Integrated of Fishing Ports and International Fish Market. “Saya mempertanyakan hal ini karena yang seharusnya diperkuat KKP adalah aspek investasi asing pada sektor kelautan perikanan. Sampai saat ini nilai investasi terus turun dan belum ada upaya terobosan memperkuat investasi perikanan yang berdampak pada penguatan industry kelautan dan perikanan nasional, ” ungkap Johan.
Tak lupa wakil rakyat dari dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini juga menyinggung persoalan rehabilitasi mangrove yang ditargetkan 100 hektar pada 2023 oleh KKP. “Sebagai catatan program rehabilitasi mangrove ini agar tidak tumpang tindih dengan kementerian lain dan perlu evalasi menyeluruh dari KKP tentang kondisi mangrove saat ini dan harus ada daerah prioritas dengan kondisi mangrove yang kritis untuk segera dilakukan rehabilitasi demi masa depan lingkungan bahari kita, ” tutup Johan. (rnm/sf)
