Nevi Zuairina Minta Penggunaan Aplikasi MyPertamina Dikaji Ulang

    Nevi Zuairina Minta Penggunaan Aplikasi MyPertamina Dikaji Ulang
    Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina

    JAKARTA - Pemerintah telah menggelar uji coba pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, menggunakan aplikasi MyPertamina mulai Juli 2022. Kebijakan ini untuk mengatur pembelian BBM subsidi untuk meringankan beban keuangan negara yang semakin berat.   

    Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menilai aplikasi My Pertamina untuk membeli pertalite dan solar tidak akan efektif. Malah justru semakin menyulitkan rakyat. Kebijakan ini menurutnya berpotensi menjadikan rakyat di daerah, tidak memperoleh subsidi lantaran tidak bisa menggunakan MyPertamina, karena kesulitan akses internet dan kendala kepemilikan gadget.   

    OPINIPUBLIK.ID
    market.biz.id OPINIPUBLIK.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Ini belum termasuk persoalan kepemilikan kendaraan, dimana banyak kendaraan tidak sesuai dengan pemiliknya. Nama pemilik kendaraan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), berbeda dengan yang tertera dalam surat dan KTP, " ujar Nevi, Kamis (4/8/2022).   

    Jadi, menurut Nevi, bila pendaftaran di Aplikasi My Pertamina menyertakan identitas KTP, STNK, BPKB, foto kendaraan dan lain-lain, ini akan menimbulkan polemik data baru, akan makin sengkarut. Selain itu, Nevi menambahkan bahwa tidak semua SPBU memiliki akses internet yang dibutuhkan aplikasi MyPertamina.   

    NEWSPAPER.CO.ID
    market.biz.id NEWSPAPER.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    "Bagaimana dengan SPBU di daerah, di pelosok, dan di perbatasan. Bila calon pembeli BBM gagal akses, atau SPBU tak tersedia jaringan internet,   sehingga gagal membeli BBM, ini dapat menimbulkan konflik masyarakat. Ancaman terhadap keamanan, " lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.   

    Untuk itu, legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat II tersebut menilai harus ada sosialisasi yang massif terkait siapa-siapa saja yang berhak akan BBM bersubsidi. Jangan sampai akibat tidak mendapatkan kecukupan informasi, memunculkan potensi konflik di tengah masyarakat.   

    BERITATERBARU.CO.ID
    market.biz.id BERITATERBARU.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Jika mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, kendaraan yang dilarang memakai BBM bersubsidi adalah truk untuk mengangkut hasil perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, pemilik kendaraan bermotor berpleat merah, mobil tangki BBM, truk gandeng, serta truk molen.   Namun aturan ini belum secara jelas membedakan kendaraan roda empat yang berhak menerima BBM bersubsidi.

    "Harusnya diklasifikasi dulu kendaraan mana yang boleh memakai BBM bersubsidi, dan ini harus tersosialisasi dengan baik, " tutup Nevi. (bia/sf)

    nevi zuairina pks komisi vi dpr ri
    Wartaparlemen.com

    Wartaparlemen.com

    Artikel Sebelumnya

    Amin AK: Tolak Penggunaan APBN Untuk Biayai...

    Artikel Berikutnya

    Rachmat Gobel Minta Pemerintah Segera Tanggulangi...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Ray verified

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Sep 22, 2021

    Fikri Haldi

    Fikri Haldi verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Jul 9, 2020

    Erwin

    Erwin verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Jul 9, 2020

    Suhardi

    Suhardi verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Jul 9, 2020

    Profle

    Ray verified

    Babinsa Monitoring Perkembangan Hewan Ternak di Pacung
    Dandim 1609/ Buleleng, Gelar Silaturahmi Dengan PT.Bibu Panji Sakti
    Dari Puncak, AHY Minta Seluruh Kader Demokrat Persiapkan Upaya Raih Kemenangan di 2024
    Diduga Tak Ada Air Laut Mengalir, 8 Hektar Hutan Mangrove Teluk Benoa Meranggas

    Rekomendasi

    Diduga Tak Ada Air Laut Mengalir, 8 Hektar Hutan Mangrove Teluk Benoa Meranggas
    Kamrussamad: Penyusunan RAPBN 2023 Harus Antisipasi Dampak Konflik Laut China Selatan
    Kurniasih Mufidayati Harap Vaksin Covid-19 Karya Anak Bangsa Bisa Jadi Kado Kemerdekaan RI
    Babinsa Monitoring Perkembangan Hewan Ternak di Pacung
    Cegah Wabah PMK, Babinsa Bersinergi Bersama Tim Semprot Disinfektan Ternak

    Ikuti Kami