Rapat Paripurna DPRD Jatim Setujui LKPj Gubernur Jatim Akhir TA 2019

indonesiasatu, 11 May 2020, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

JATIM - Seluruh fraksi di DPRD Jawa Timur (Jatim) akhirnya dapat menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim Akhir Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan sebagai Perda DPRD Jatim.

Persetujuan itu disampaikan melalui Pendapat Akhir Fraksi pada rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (11/5/2020). Kendati menerima dan setuju, sejumlah fraksi di DPRD Jatim juga memberikan sejumlah catatan penting. Fraksi PKB DPRD Jatim melalui juru bicaranya H Amir Aslichin merekomendasikan agar struktur pelaporan LKPJ disampaikan secara lebih terperinci dan konprehensif dengan tetap berpedoman pada PP No.13 tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

"FPKB berharap Pemprov Jatim merevitaliasi sektor primer. Yakni sektor pertanian dan perikanan (petani dan nelayan) serta meningkatkan pertumbuhan sektor manufaktur, terutama dalam hal mendorong investasi untuk inklusif atau industri yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumllah besar," kata Amir Aslichin.

Desain pembangunan di Jatim juga dapat mencantumkan strategi dan arah kebijakan program yang mempertimbangkan data kewilayahan (aspek spasial), untuk menyempurnakan fokus pembangunan yang berdimensi sektoral. "Bagi FPKB, aspek spasial dalam perencanaan pembangunan sangat penting karena akan menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan kebijakan pembangunan yang bersifat afirmative sekaligus sebagai pedoman untuk menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan di daerah serta kesenjangan antar daerah," jelas Amir.

PKB juga meminta agar pemprov lebih memperhatikan penyediaan infrastruktur dasar terhadap wilayah kepulauan, terutama di kepulauan Madura. "Termasuk juga perhatian kepada proyek pembangunan infrastruktur Jalan Lintas Selatan (JLS) yang saat ini proses pembangunannya relatif stagnan," ungkap Amir.

Khusus menghadapi covid-19, FPKB meminta Pemprov Jatim benar-benar mempersiapkan secara matang rencana fase rehabilitasi rekontruksi sosial ekonomi paska pandemi covid-19 selesai. "Dalam masa kontigensi fase rehabilitasi dan rekontruksi tersebut, struktur APBD Jatim tahun 2021 sudah harus jelas perencanaan program, pembagian peran dan perencanaan keuangannya karena ini sangat krusial namun seringkali terabaikan,” ujarnya.

Sementara untuk konteks penanganan covid-19, FPKB berharap agar tidak hanya dampak ekonomi saja yang perlu direspon, melainkan juga perhatian terhadap dampak sosial. Misalnya, angka natalitas yang naik, perceraian dan KDRT yang meningkat, problem pembelajaran anak-anak sekolah dan sebagainya.

Di luar kedua hal tersebut, FPKB juga berharap adanya program yang mengarah pada pemelihaan investasi sosial berupa GERMAS (Gerakan Masyarakat Sehat) yang sudah mulai mentradisi sejak isu covid-19 meluas di masyarakat. "Kami berharap ada program reguler agar kebiasaan baik ini bisa berkelanjutan dan menjadi habitus masyarakat dalam keseharian, sekalipun wabah covid-19 menghilang. Hal ini penting agar program kesehatan warga tidak hanya bersifat kuratif melainkan juga preventif dan promotif," imbuhnya.

Masih di tempat yang sama, Jubir FPG DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika menyatakan bahwa pihaknya menyapaikan tujuh pokok pikiran FPG yang diharapkan bisa menjadi masukan dan pertimbangan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam menjalankan roda pembangunan akan datang. Di antara rekomendasi FPG DPRD Jatim, kata Pranaya adalah soal dana desa. S

ebagaimana diketahui bahwa Pemprov Jatim pada tahun anggaran 2019 telah mengalokasikan dana desa total untuk 29 Kabupaten dan 1 Kota. Namun menurut FPG, implementasinya belum signifikan untuk pemberdayaan masyarakat yaitu baru di angka 7,46%. Sementara anggaran yang dialokasikan cukup besar. Selanjutnya pada tahun anggaran 2020 dana desa juga diarahkan untuk bantuan sosial dampak Covid-19, untuk itu hendaknya tetap dimonitor dan dievaluasi dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Menghadapi tekanan pertumbuhan ekonomi berbagai kebijakan dilakukan untuk relaksasi mendorong kinerja pelaku usaha, hendaknya Provinsi Jatim memperhatikan keberlangsungan kehidupan UMKM agar mampu recovery meningkatkan usahanya,” kata Pranaya.

FPG juga menyampaikan bahwa kebijakan nasional di bidang pendidikan mengalami perubahan serius karena transisi kepemimpinan di tingkat sistem dan standardisasinya juga sangat berbeda, terlebih dengan dilakukan cara belajar di rumah untuk itu harus benar-benar dicermati dan didukung dengan regulasi yang pasti agar tidak menyulitkan di satuan pendidikan.

Sementara tahun anggaran 2020 ini kebijakan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) akan terus dijalankan didukung dengan anggaran pusat dan daerah hendaknya dapat dipastikan distribusinya tepat sasaran dan tidak tertutupi data penerimanya. Menyinggung soal lumbung pangan Jatim, Fraksi Golkar menilai adanya lumbung pangan yang dibuka oleh Provinsi Jawa Timur juga berlaku di daerah diluar Surabaya dan harganya juga tidak memberatkan.

FPG DPRD Jatim meminta Gubernur untuk terus menekan perkembangan Covid-19 dengan pengendalian terhadap kabupaten/kota yang masuk zona merah agar lebih konsisten menerapkan protokol kesehatan selain agar tidak terburu-buru untuk melonggarkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pemprov Jatim, kata Pranaya juga menyampaikan mengenai instruksi presiden bahwa daerah untuk menggunakan energi dan sumber daya untuk bisa mencapai target kurva menurun di akhir Mei 2020, Pemprov Jatim perlu merencanakan lebih awal perubahan APBD 2020 karena akan terkait dengan postur anggaran yang dimiliki cukup berbeda guna memberi ruang waktu untuk memberi dukungan lebih besar sesuai Perda.

Pendapat akhir fraksi diawali dari Fraksi PPP dan terakhir Fraksi PAN. Sembilan fraksi di DPRD Jatim sepakat dan menerima LKPJ Gubernur Jatim Akhir Tahun Anggaran 2019. Wakil ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak yang bertindak sebagai pimpinan rapat Paripurna akhirnya mengedok palu sebagai pengesahan.

"Fraksi-Fraksi dalam Laporan Pendapat Akhir telah menyetujui dan seluruh anggota yang hadir juga dapat menyetujui dan menerima LKPJ Gubernur Jatim Akhir Tahun Anggaran 2019, sehingga Raperda ini bisa disahkan menjadi Perda LKPJ," ungkap politisi asal Partai Golkar.

Sementara Gubernur Jatim, Khofifah indar Parawansa menyatakan terima kasih atas semua masukan dari fraksi-fraksi di DPRD Jatim dan pihaknya siap melaksanakan masukan yang sangat konstruktif untuk pembangunan Provinsi Jatim ke depan.(***)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu