Panja RUU PDP DPR RI Usulkan Bentuk Otoritas Pelindungan Data Pribadi

Panja RUU PDP DPR RI Usulkan Bentuk Otoritas Pelindungan Data Pribadi
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari

JAKARTA - Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) Komisi I DPR RI mengusulkan pembentukan lembaga independen yang berwenang menjadi otoritas pelaksana pelindungan data pribadi.

Hal itu disampaikan Ketua Panja RUU PDP sekaligus Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dalam rapat Panitia Kerja bersama Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Samuel A Pangerapan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Dalam rapat tersebut, Panja memaparkan matriks susunan pasal 58 dan perubahannya mengenai pendapat pemerintah dan DPR tentang otoritas pelindungan data pribadi, namun keduanya belum mencapai titik temu.

“Ini gambaran dari draf yang diajukan oleh DPR, lengkap dengan susunan atau usulan tentang lembaga atau otoritas atau badan atau nama yang disepakati, sesuai yang diinginkan dari 9 fraksi di Komisi I, ” papar Kharis usai membacakan draf sandingan Panja.

Sebagaimana diketahui, dalam pembahasan RUU PDP saat ini, pemerintah mengusulkan agar pengawasan pelindungan data pribadi berada di bawah Kominfo. Sementara, Panja RUU PDP memandang perlu lembaga pengawas independen yang menjamin tidak ada konflik kepentingan dan non intervensi. Diharapkan, adanya otoritas independen tersebut dapat memberikan aminan transparansi jika ada penyalahgunaan PDP.

"Kita memang belum akan memutuskan karena belum ada titik temu. Tetapi jika kita sandingkan draf dari kedua belah pihak, kalau memang pemerintah bersikukuh, tidak mau maka bisa kita berikan alternatif solusi dalam kolom yang ada di matriks sandingan, " jelas Kharis.

“Mohon ini dipelajari lebih jauh untuk kita diskusikan kembali di rapat panitia kerja mendatang. Saya kira kita bersepakat untuk menyelesaikan undang-undang pada masa sidang mendatang. Perpanjangan sudah kita ajukan, mudah-mudahan dapat lampu hijau untuk satu sidang perpanjangan, "  tandas politisi PKS itu.

Kharis menuturkan, pembahasan RUU PDP akan dilanjutkan dalam masa sidang mendatang. Mengingat, DPR RI akan memasuki masa reses Masa Persidangan IV mulai Jumat (9/4/2021). (ann/sf)

DPR RI Abdul Kharis Almasyhari KOMISI I PKS
WartaParlemen.com

WartaParlemen.com

Previous Article

Fraksi PAN Kutuk Aksi Brutal Polisi Israel...

Next Article

Tiga Kabupaten di Sumsel Tak Terjangkau...

Related Posts

Peringkat

Profle

SETIYADI

agung libas

agung libas

Postingan Bulan ini: 1

Postingan Tahun ini: 1

Registered: Apr 8, 2021

WartaParlemen.com

WartaParlemen.com

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 100

Registered: Jul 9, 2020

Fikri Haldi

Fikri Haldi

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Jul 9, 2020

Erwin

Erwin

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Jul 9, 2020

Profle

agung libas

Babinsa 1206-12/Manday Bantu Evakuasi Warga Yang Terdampak Banjir
Berkat Bantuan Personil Kodim 1206/PSB, Penumpang Bis Yang Akan Pulang Akhirnya Bisa Melewati Jalan Yang Banjir

Follow Us

Recommended Posts

Babinsa 1206-12/Manday Bantu Evakuasi Warga Yang Terdampak Banjir
Berkat Bantuan Personil Kodim 1206/PSB, Penumpang Bis Yang Akan Pulang Akhirnya Bisa Melewati Jalan Yang Banjir
BAKN DPR RI Minta Masukan dari BPK RI Terkait Permasalahan DAK di Sulsel
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian: Lima Klaster Sudah Ditetapkan Dalam RUU Praktik Psikologi
Komisi V DPR RI Sepakati Usulan Presiden Tentang Perubahan UU Jalan

Random Posts