PPUU DPD RI Kembali Perdalam RUU Pemerintahan Digital

    PPUU DPD RI Kembali Perdalam RUU Pemerintahan Digital
    Ketua PPUU DPD RI Badikenita Putri BR Sitepu

    JAKARTA - Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI saat ini tengah menyusun RUU tentang Pemerintahan Digital untuk mengatur tata kelola pemerintahan secara digital. RUU ini nantinya tidak hanya mengatur soal tata kelola pemerintahan secara elektronik saja melainkan mengatur tiga kluster utama.

    “RUU Pemerintahan Digital yang akan disusun oleh PPUU tidak hanya terbatas mengatur soal tata kelola pemerintahan secara elektronik saja melainkan tiga kluster utama yang akan diatur yaitu soal Digital Governance, Digital Economy dan Digital Society, ” ucap Ketua PPUU DPD RI Badikenita Putri BR Sitepu saat memimpin Rapat Dengar Pendapat, Jakarta, Rabu (15/6).

    Badikenita memaparkan berbagai negara yang memiliki high e-government development index (EGDI) pasti memiliki UU Pemerintahan Digital yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan dan implementasinya. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan layanan masyarakat.

    “Bukan itu saja digitalisasi juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan di tengah dinamika revolusi industri 4.0 dan mempercepat pengembangan teknologi bagi inovator muda, start-up, dan perusahaan-perusahaan teknologi, ” kata senator asal Sumatera Utara itu.

    WARTAKESEHATAN.CO.ID
    market.biz.id WARTAKESEHATAN.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Tengah Teras Narang menjelaskan mau tidak mau Indonesia harus beralih ke pemerintahan digital. Memang perubahan itu bukanlah perkara mudah dengan melihat kondisi riil saat ini. “Memang banyak hal yang mesti dilakukan. Karena negara kita cukup besar sehingga dibutuhkan SDM yang mumpuni. Bahkan diperlukan kehati-hatian untuk melakukan lompatan ini, ” lontarnya.

    Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas Slamet Soedarsono menjelaskan pihaknya mengapresiasi usulan DPD RI yang menginisiasi perumusan RUU tentang Pemerintahan Digital yang mengatur tata kelola pemerintahan digital. “Penyusunan RUU ini merupakan langkah penting dan krusial dalam mempersiapkan pemerintahan yang modern sebagai respon dinamika strategis yang amat pesat, ” terangnya.

    NEWSPAPER.CO.ID
    market.biz.id NEWSPAPER.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Slamet menambahkan pandemi Covid-19 ini mendorong perubahan besar pada pemanfaatan masif teknologi dan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Maka diperlukan adanya kebijakan payung hukum mengenai ekosistem digital nasional, tentunya yang mengatur berbagai stakeholders, sistem, dan lingkungan digital. “Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan adanya payung mengenai ekosistem digital, ” harapnya.

    Di sisi lain, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kemenkeu Sudarto mengatakan transformasi menuju konsep pemerintahan digital sangat diperlukan oleh Indonesia. Namun transformasi ini tidak bisa dilaksanakan tanpa mengembangkan seluruh ekosistem pendukungnya. 

    RILISNASIONAL
    market.biz.id RILISNASIONAL
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Tentu saja diperlukan berbagai simulasi untuk membangun berbagai used cases yang tepat seperti mengembangkan berbagai playbook. Transformasi digital bukanlah waktu yang singkat, namun memerlukan perjalan panjang sehingga diperlukan tatakelola yang sangat baik untuk menjamin keberhasilannya, ” kata Sudarto.

    Pada sesi rapat kedua, PPUU DPD RI juga mengundang narasumber dari Direktur Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB Suhono Harso Supangkat. Ia memaparkan dalam konteks pemerintahan digital ada beberapa hal yang membutuhkan payung hukum seperti perlindungan data nasional, otentifikasi dokumen secara online, sistem pembayaran secara non tunai dan banyaknya kejahatan digital yang berdimensi pidana. “Dibutuhkan payung hukum tentang perlindungan data serta integrasi dalam satu data nasional, sehingga dibutuhkan keselarasan atau harmonisasi antara perundangan-undangan dengan UU, ” ujarnya.

    Kepiting Goreng Spesial
    market.biz.id Kepiting Goreng Spesial
    13% Rp 8.509
    Beli sekarang!

    Lebih lanjut Suhono Harso menambahkan kepemimpinan sangat penting untuk  mendorong perubahan atau  transformasi digital. Selain itu, budaya atau kebiasaan yang  mengarah kepada ekosistem digital  merupakan syarat utama  keberhasilan transformasi.

    Peneliti Senior Indonesia Finansial Ibrahim Kholilul Rohman mengatakan Indonesia memiliki kelemahan dari sektor digital seperti akses internet yang tidak merata di seluruh daerah. Selain itu,  daya beli masyarakat terhadap internet dan literasi digital juga masih terbatas. "Untuk itu penting bagi kita supaya perkembangan teknologi dan digital dimanfaatkan secara optimal, sehingga bisa menghasilkan dan turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, ” pungkasnya.(*)

    PPUU DPD RI Badikenita Putri BR Sitepu
    Wartaparlemen.com

    Wartaparlemen.com

    Artikel Sebelumnya

    Komisi XI DPR RI Soroti Kinerja Pertumbuhan...

    Artikel Berikutnya

    Junimart Girsang Pertanyakan Pembatalan...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Ray verified

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Sep 22, 2021

    Fikri Haldi

    Fikri Haldi verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Jul 9, 2020

    Erwin

    Erwin verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Jul 9, 2020

    Suhardi

    Suhardi verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Jul 9, 2020

    Profle

    Ray verified

    Babinsa Monitoring Perkembangan Hewan Ternak di Pacung
    Dandim 1609/ Buleleng, Gelar Silaturahmi Dengan PT.Bibu Panji Sakti
    Dari Puncak, AHY Minta Seluruh Kader Demokrat Persiapkan Upaya Raih Kemenangan di 2024
    Diduga Tak Ada Air Laut Mengalir, 8 Hektar Hutan Mangrove Teluk Benoa Meranggas

    Rekomendasi

    Diduga Tak Ada Air Laut Mengalir, 8 Hektar Hutan Mangrove Teluk Benoa Meranggas
    Kamrussamad: Penyusunan RAPBN 2023 Harus Antisipasi Dampak Konflik Laut China Selatan
    Kurniasih Mufidayati Harap Vaksin Covid-19 Karya Anak Bangsa Bisa Jadi Kado Kemerdekaan RI
    Babinsa Monitoring Perkembangan Hewan Ternak di Pacung
    Cegah Wabah PMK, Babinsa Bersinergi Bersama Tim Semprot Disinfektan Ternak

    Ikuti Kami