SUMENEP - Pemerintah terus melakukan upaya untuk mencari solusi ditengah mewabahnya Pandemi Covid - 19 yang semakin meluas hingga berdampak dengan menurunnya perekonomian yang dirasakan masyarakat.
Oleh karena itu, salah satu solusi yang diambil pemerintah dalam menghadapi mewabahnya Pandemi Covid-19, yaitu berbagai Bantuan Sosial (Bansos) dikucurkan Pemerintah guna membantu masyarakat yang perekonomiannya menurun drastis. Salah satunya Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT DD).
Namun dalam penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dana desa (BLT - DD) untuk penanganan Covid-19 menuai polemik.
Pasalnya, pencairan bantuan sosial (Bansos) bagi warga miskin terdampak Covid-19 itu kerap memantik protes warga di sejumlah daerah.
Seperti yang terjadi di Desa Sawah Sumur, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur saat ini pembagian BLT - DD dikeluhkan oleh warganya.
Warga mengeluhkan penyaluran bantuan yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat tersebut dinilai dilakukan setengah - setengah. Dimana masih ditemukan beberapa warga yang layak namun tidak mendapatkan bantuan. Kondisi demikian sungguh sangat di sesalkan oleh warganya.
Terkait hal ini, Hairul Rahman selaku juru bicara dari Tim Pemuda Peduli Desa Kepada Media, Sabtu (8/8/2020) menyampaikan, bahwa sebagian warga sudah mendatangi balai desa untuk musyawarah terkait pendataan dan penyaluran BLT - DD yang terkesan tidak transparan. Namun Kepala Desa Sawah Sumur Bapak Samsuri seolah tidak menggubris usulan tersebut, " ungkapnya.
Buktinya pada tanggal 27 Juli 2020 telah dilakukan penyaluran BLT DD tahap ke dua, namun tetap tidak ada perubahan. Artinya sudah jelas usulan Tim Pemuda Peduli Desa ditolak oleh Pemerintah Desa setempat.
Padahal sesuai aturan yang berlaku pihak Pemerintah Desa harusnya merefisi atau mengevaluasi secepat mungkin ketika pencairan BLT DD pertama sudah dilakukan agar yang benar - benar tidak terdata bagaimana bisa terdata untuk diusahakan masuk ke tahap pencairan ke dua.
Tim Pemuda Peduli Desa juga sangat menyayangkan terhadap kinerja BPD selaku yang mempunyai kewenangan sebagai pengawas kinerja Kepala Desa terkesan pasif, "paparnya.(Jon)
