Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian: Lima Klaster Sudah Ditetapkan Dalam RUU Praktik Psikologi

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian: Lima Klaster Sudah Ditetapkan Dalam RUU Praktik Psikologi
    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian

    JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Praktik Psikologi Komisi X DPR RI telah memetakan klaster masalah. Setidaknya ada lima klaster yang menjadi fokus perhatian Komisi X. Ternyata praktik psikologi mengalami perkembangan yang luar biasa. Di sinilah pentingnya regulasi untuk mengatur praktik psikologi.

    TERUMBU.ID
    market.biz.id TERUMBU.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin rapat, Senin (24/5/2021), mengungkapkan, lima klaster dalam RUU Praktik Psikologi adalah layanan praktik psikologi, pendidikan dan tenaga psikologi, tata kelola penjaminan mutu, kemitraan dan pembiayaan, dan organisasi profesi. Komisi X sudah mengundang banyak pakar psikologi dan organisasi profesi untuk memperkaya isi RUU ini.

    “Praktik psikologi memberi layanan yang fokus pada kesehatan mental individu yang berkaitan dengan lingkup kehidupan yang sangat luas. Mulai dari keluarga, pendidikan, hubungan sosial, sampai dengan perspektif karir dan peningkatan kinerja di berbagai bidang yang jauh lebih luas dari apa yang kami duga sebelumnya, " jelas Hetifah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

    READ.CO.ID
    market.biz.id READ.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Bahkan, di masa pandemi Covid-19 ini, praktik psikologi semakin dibutuhkan. Praktik ini dibutuhkan bagi dunia pendidikan, keluarga, industri, kesehatan, sosial, olahraga, sampai militer.  "Pendalaman RUU Praktik Psikologi kali ini khusus mengenai pengaturan umum dan pelayanan praktik psikologi. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendalami beberapa hal yang jadi pertanyaan Panja, " ungkap politisi Partai Golkar itu.

    WARTAMILITER.COM
    market.biz.id WARTAMILITER.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Empat kementerian terlibat langsung dalam penyusunan RUU ini, yaitu Kemendikbud-Ristek, Kemenkes, Kemensos, dan Kemenkum HAM. Dasar filosofis RUU tersebut mengambil amanat yang tertuang dalam alenia keempat UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan warga negara harus hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, hidup di lingkungan yang baik dan sehat, serta memperoleh layanan kesehatan.

    HUMAS.CO.ID
    market.biz.id HUMAS.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    RUU ini, lanjut legislator dapil Kalimantan Timur itu, juga ingin memelihara derajat kesehatan mental masyarakat setinggi-tingginya sebagai upaya pembentukan SDM dan daya saing Bangsa Indonesia. Para pemangku kepentingan dari berbagai bidang psikologi sudah diundang, termasuk para dekan fakultas psikologi daru universitas negeri, seperti UI, UGM, hingga Unpad. Bahkan beberapa asosiasi psikologi pun telah diundang.

    “Berdasarkan masukan maupun kunjungan kerja, Panja berpandangan, ilmu psikologi mengalami perkembangan luar biasa. Pengaturan substansi RUU ini harus memperhatikan dinamika perkembangan bidang psikologi, termasuk mengakomodir isu-isu krusial yang berdampak pada profesi, " tutur Hetifah lebih lanjut. (mh/sf)

    Hetifah Sjaifudian DPR RI KOMISI X GOLKAR
    Update

    Update

    Artikel Sebelumnya

    Komisi V DPR RI Sepakati Usulan Presiden...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Fikri Haldi verified

    Erwin

    Erwin verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Jul 9, 2020

    Suhardi

    Suhardi verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Jul 9, 2020

    Udin Komarudin

    Udin Komarudin verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Jul 9, 2020

    Steven

    Steven verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 0

    Registered: Jul 9, 2020

    Rekomendasi

    Andi Iwan Darmawan Aras: Perlu Optimalisasi DAS Pangkajene di Tahun 2023
    KH. Muslich Zainal Abidin: Soroti Keputusan PN Surabaya Sahkan Pernikahan Beda Agama
    Muhammad Aras: Kondisi DAS Pangkajene di Kabupaten Pangkep Perlu Penanganan Serius
    Kunjungi TCEC di Pantai Serangan, I Made Urip: Harus Ada Perhatian Khusus pada Konservasi Penyu
    Darori Wonodipuro Soroti Belum Adanya Penertiban Kebun Sawit Ilegal

    Ikuti Kami