Ahmad Doli Kurnia Ungkap Tiga Isu Krusial Dalam Pembahasan Panja RUU Provinsi Papua Barat Daya

JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan tiga isu krusial dalam Pembahasan RUU Provinsi Papua Barat Daya. Hal tersebut terungkap dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Papua Barat Daya di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (30/8/2022).

 

Baca juga: Tanggapi Pidato Presiden, Anis Byarwati: Pemerintah Harus Fokus Benahi Inflasi dan Kesejahteraan Rakyat

Permasalahan pertama terkait ibukota Provinsi Papua Barat Daya. Pasalnya, dalam draf yang disusun Komisi II DPR tertulis ibukota Provinsi yang tengah dibentuk itu adalah Kota Sorong. Sementara kebanyakan masyarakat Papua berharap agar ibukota Provinsi Papua Barat Daya terletak di Kabupaten Sorong.

 

Baca juga: Mesakh Mirin Nilai Papua Timur Layak Dipertimbangkan Jadi DOB

"Jadi mereka itu inginnya agak di pinggir, di antara Tambrauw, Maybrat, sama Kabupaten Sorong, dan Sorong Selatan, tapi lokasinya itu di Kabupaten Sorong. Dan memang di Kota Sorong itu sudah tidak ada lahan lagi untuk membangun pemerintahan baru, " ungkap Doli.

 

Baca juga: Komisi VIII DPR RI Apresiasi Pelaksanaan Ibadah Haji 2022

Selain penentuan Ibukota Provinsi Papua Barat Daya, isu krusial yang juga mencuat dalam pembahasan RUU Provinsi Papua Barat Daya adalah cakupan wilayah. Komisi II DPR dalam draftnya menilai cakupan wilayah Provinsi Papua Barat Daya itu meliputi Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Maybrat.

 

Baca juga: Sukamta Dorong Pemerintah Agar Tingkatkan SDM TKI yang Dikirim

Sedangkan terkait dua kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana masih ada perdebatan di masyarakat dari kedua kabupaten tersebut. Sebagian masyarakat ingin berada di Provinsi Papua Barat Daya, sementara sisanya tetap ingin berada di Papua Barat.

 

Baca juga: Syaiful Huda Desak Pemerintah Selesaikan Masalah Pengangkatan Guru Honorer

"Kemarin setelah dari Sorong, Kami berkesempatan berkunjung ke Kabupaten Fakfak, ketemu dengan masyarakat, kepala suku, dan raja-raja disana. Mereka kurang berkenan untuk bergabung di Papua Barat Daya, " aku Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

 

Masalah lainnya yang ikut mencuat dalam pembahasan RUU Papua Barat Daya adalah permasalahan yang berada di Kabupaten Tambrauw. Ia menjelaskan, pada pemilihan kepala daerah yang lalu terdapat istilah 'meminjamkan' distrik dari Kabupaten Manokwari kepada Kabupaten Tambrauw.

 

Usai pemilihan kepala desa, empat distrik yang dipinjamkan Kabupaten Manokwari  kemudian terpecah dan menjadi 11 distrik. Namun, 11 distrik itu ternyata masih berada dalam pinjaman Kabupaten Tambrauw.

Baca juga: Teddy Setiadi: RUU Provinsi dapat Percepat Tercapainya Kesejahteraan Masyarakat

 

"Ini agak aneh, lebih lucu lagi istilahnya check in dan check out, bener Pak Mardani. Jadi mereka datang ke sini, jadi dulu itu mungkin ada kepentingan pemilihan kepala daerah, jadi ada perjanjian check in yang nanti sewaktu-waktu akan bisa check out. Empat distrik dari Kabupaten Manokwari di-check in kan ke Tambrauw, " ujar Doli.

 

Oleh karena itu, lanjut Doli, yang membuat pihaknya heran, dalam otonomi daerah ada istilah check in dan check out. Sebenarnya urusan check in,  check out ini sepertinya, kalau saya tidak ada hubungannya dengan pembentukan provinsi. “Ini tentu jadi PR (Pekerjaan rumah) kita bersama, " tegasnya. (ayu/aha)