Fraksi PKS DPR RI Nilai Kinerja Pemerintah pada APBN 2020 Kurang Memuaskan

JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera  (F-PKS) menilai kinerja pemerintah dalam pelaksanaan APBN Tahun 2020 masih kurang memuaskan, sehingga berdampak tidak optimalnya upaya penanganan pandemi dan menjaga kesejahteraan rakyat. Selain itu, F-PKS juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan penyajian laporan dua kementerian yaitu Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Sosial yang sebelumnya mendapatkan Opini WTP menjadi WDP atas Laporan Keuangan tahun 2020.

“BPK RI juga menemukan 26 permasalahan terkait kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan Perundangundangan yang perlu untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah, ” jelas Juru Bicara F-PKS Hermanto saat menyampaikan pandangan F-PKS terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertangungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/8/2021).

Pada catatan F-PKS lainnya, Hermanto menerangkan bahwa pemerintah masih belum dapat mencapai target-target yang ditetapkan pada APBN-2020. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ditargetkan 5, 3 persen, namun yang terealisasi adalah minus 2, 07 persen. “Hal ini menjadi catatan kegagalan untuk kesekian kalinya. Konsekuensi dari kegagalan tersebut adalah memburuknya kesejahteraan masyarakat, ” lanjut politisi dapil Sumatera Barat I tersebut.

Ada tiga indikator yang dapat menunjukkan penurunan kesejahteraan rakyat, pertama lonjakan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Kedua, penurunan posisi Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah. Indonesia semakin sulit keluar dari jebakan middle income yang menyebabkan ekonomi tidak bertransformasi ke negara maju. Ketiga, pendapatan per kapita Indonesia turun dari Rp59, 1 juta per penduduk (4.174, 5 dolar AS per penduduk) pada 2019 menjadi Rp56, 9 juta per penduduk (3.911, 7 dolar AS per penduduk) pada 2020.

Diketahui, terdapat 60 catatan yang disampaikan F-PKS. Catatan tersebut berfokus pada beberapa hal seperti Indikator Makro Ekonomi, Indikator Pembangunan dan Kesejahteraan, Penerimaan Negara Belanja Negara dan Belanja Pemerintah Pusat, Trasfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta Defisit dan Pembiayaan.

Di sisi lain, Hermanto mengungkapkan apresiasinya pada pemerintah dan  berharap catatan tersebut dapat menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya. “Kamipun secara objektif juga memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah. Bahwa di sekian banyak sektor, pertanian mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Mengalami tumbuh positif pada 2, 95 persen pada akhir 2020. Itu kami memberikan apresiasi kepada pemerintah, ” terang Anggota Komisi IV DPR RI itu. (hal/sf)